TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai langkah Pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua, dengan membentuk Satgas Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) akan sia-sia bilamana langkah tersebut tidak diiringi pemerintah dengan penarikan aparat yang sudah berlebih di sana.

"Sia-sia saja kalau dibuat UP4B, tetapi tidak ditarik aparat yang sangat berlebih di Papua," kata TB saat menghadiri dialog di kantor Kommnas HAM, Jakarta Rabu (23/11/2011).

Seharusnya, ujar TB, pemerintah melihat dulu apa yang dapat menimbulkan masalah konflik tersebut meluas, baru melakukan pendekatan dengan mereka.

"jika kegiatan (patroli aparat TNI dan Polri) tersebut tidak dihentikan saat dialog berlangsung, maka akan dapat menimbulkan kecurigaan," ujarnya.

Kendati demikian, TB mengungkapkan bahwa ini belum terlambat sepenuhnya. Dirinya menyarankan agar Presidn cepat tanggap untuk menangani itu semua secepat mungkin.

"Kami dukung bila ada inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi tarik saja dulu aparat yang berlebih. Bahkan perlu juga Presiden membuat peraturan khusus mengenai operasi militer dengan membahas durasi operasi dan jumlah pengamanan," tegas TB dalam dialog.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono dan pemerintah juga sudah menunjuk tokoh perdamaian Aceh, Farid Husein untuk menjadi perantara mempercepat proses dialog Pemerintah dan Papua.