Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan yang berkuasa saat ini patut belajar dari kasus penangkapan mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo oleh pihak berwajib di Manila. Karena itu, sekarang adalah waktunya yang tepat bagi pemerintah untuk mengubah posisinya dalam menyikapi sejumlah kasus besar terutama skandal Bank Century.

Menurut Anggota Timwas Bank Century, Bambang Soesatyo penangkapan Arroyo membuktikan bahwa kekuasaan sebesar apa pun tak akan mampu selamanya bisa menyembunyikan kejahatan politik maupun kejahatan korupsi.

"Artinya, semua kejahatan politik dan korupsi suatu rezim yang sekarang ini ditutup-tutupi oleh oknum penguasa akan terungkap pada waktunya nanti," ujar Bambang dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Jumat (25/11/2011).

Fakta-fakta Skandal Bank Century,lanjut Bambang serta kasus mafia pajak dan sejumlah kasus besar lainnya sudah hadir di ruang publik. Tetapi, penyelesaian hukumnya penuh rekayasa karena penegak hukum yang dikendalikan kekuasaan dipaksa untuk melindungi atau mengamankan figur-figur tertentu.

Maka, kata Bambang apa yang menimpa Arroyo di Filipina saat ini patut menjadi pelajaran. Selama berkuasa sebagai presiden, indikasi keterlibatan Arroyo dalam kejahatan politik dan korupsi bisa ditutup-tutupi oleh mesin penegak hukum yang dikendalikan orang-orang kepercayaannya.

"Setelah kekuasaan lepas dari genggaman, Arroyo bahkan ditangkap saat dia terbaring lemah di rumah sakit karena dituduh melakukan kecurangan Pemilu dan korupsi," jelas Bambang.

Oleh karena itu,  Bambang menilai, sekarang adalah kesempatan emas bagi pemerintah mengubah posisinya dalam menyikapi sejumlah kasus besar, terutama skandal Bank Century. Bukti-bukti baru kasus Bank Century terus bermunculan. Setelah bukti berupa surat-surat Sri Mulyani kepada Presiden yang berisi laporan mengenai proses penyelamatan bank Century terungkap, kini muncul informasi bahwa KPK punya rekaman pembicaraan antara Sri Mulyani dengan "seseorang penting".

Pembicaraan itu dilakukan sekitar pukul 05.00 pagi WIB sebelum diambilnya keputusan final bailout. "Tidak berjalannya proses hukum terhadap mega skandal itu akan memunculkan arus tekanan kepada DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat," pungkasnya.