TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan kader dari 16 partai politik (parpol) gurem melakukan aksi unjuk rasa depan gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/4/2012).  Mereka menolak sejumlah item yang dimasukkan dalam revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Setelah berunjuk rasa depan gedung DPR, pimpinan parpol gurem itu menemui pimpinan DPR RI. Mereka diterima Wakil Ketua DPR Anis Matta dan Pramono Anung.

"Sejumlah ketentuan yang ada didalam revisi RUU Pemilu sangat memberatkan. Kami ingin diperlakukan dengan adil," kata  Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso.

Hadir sejumlah ketua umum parpol gurem diantaranya Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PLH PKN PDP) Roy BB Janis, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam, Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) MS Kaban, dan sejumlah pimpinan parpol lainnya.

Diantara item dalam RUU Pemilu yang diprotes Sutiyoso Cs adalah ambang batas parlemen atau parlemen treshold (PT) yang terbilang tinggi akan diberlakukan di atas 3 persen. Parpol gurem ini menginginkan PT 2,5 persen seperti yang diberlakukan pada Pemilu 2009 lalu.

 "Kajian ilmiahnya PT itu 1,03 persen saja," ujar Sutiyoso. 

RUU Pemilu di DPR memasuki masa-masa krusial. Lobi RUU Pemilu mengemuka di tingkat pimpinan parpol. Tetutama terkait PT dan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Pagi tadi, pimpinan Fraksi di DPR mengadakan pertemuan dengan pimpinan Dewan menyamakan persepsi soal RUU Pemilu.

Dijadwalkan RUU Pemilu akan disahkan dalam rapat paripurna DPR 12 April 2012 mendatang yang banyak pihak dikabarkan akan diputuskan melalui suara terbanyak atau voting.