TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke satu area baru adalah bagian dari solusi untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di Jakarta seperti banjir, sampah, dan kemacetan.

“Sudah banyak negara-negara di dunia ini yang memisahkan pusat pemerintahan mereka dengan pusat perdagangan. Ini juga bisa dilakukan oleh Jakarta karena tidak mungkin lagi Jakarta dijadikan sebagai pusat segalanya dengan masalah-masalahnya. Akan lebih mudah menata Jakarta jika pusat pemerintahan dipindahkan,” ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, usai menengok posko banjir DPR untuk membantu korban banjir, Jumat (18/1/2013).

Marzuki mencontohkan negara-negara di dunia yang memindahkan ibukota mereka seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Brasil. ”Pemindahan ini supaya tidak carut marut. Namanya pusat perdagangan pasti kan banyak mall dan sebagainya yang membuat macet lalu lintas. Ini tentu sangat tidak efektif untuk jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, jika pusat pemerintahan dibangun di tempat baru yang paling ideal adalah di pantai utara, Jakarta dengan upaya reklamasi, maka semua bisa ditata dengan baik. Beban Jakarta juga akan bisa dikurangi karena seluruh pegawai pemerintahan pindah dari Jakarta sehingga tugas menata Jakarta akan lebih ringan.

”Disana dibangunkan selain fasilitas perkantoran pemerintahan, juga sarana dan prasarana untuk pegawai pemerintahan. Pegawai pemerintahan maupun para pejabat negara semuanya tinggal disana sehingga misalnya tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor tapi cukup bersepeda. Efektifitas pemerintahan pun akan lebih terjamin,” kata Marzuki.

Marzuki mengatakan Pusat pemerintahan itu harus mendapatkan akses ke Jakarta, bandar udara dan lainnya.

”Makanya saya lihat yang paling realistis yah di pantai utara. Meski banyak daerah lain seperti Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang bersedia memberikan lahan untuk itu secara gratis, tapi tentu biayanya akan lebih mahal. Tapi kalau memang setelah dikaji lebih baik dipindahkan ke Kalteng karena berada ditengah-tengah Indonesia, maka tidak salah juga,” imbuhnya.

Marzuki membantah bahwa usulan pemindahan ini sebagai langkah menggampangkan mengatasi masalah di Jakarta. Dirinya pun menyebutkan kesulitan membenahi Jakarta jika pusat pemerintahan tidak dipindahkan.

”Coba saja sekarang Jokowi pusing hanya untuk memindahkan masyarakat dari bantaran kali. Bagaimana mau menata Jakarta, jika masyarakat di bantaran kali saja sulit dipindahkan?,” katanya.