TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono muncul sebagai salah satu nama yang dicalonkan untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa(KLB) akhir Maret mendatang.

Terkait hal tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak ada larangan untuk seorang presiden menjadi Ketua Umum partai. Bahkan, di Indonesia hal tersebut pernah terjadi beberapa kali di pemerintahan yang lalu.

"Kalau beliau jadi Ketua partai sah-sah saja karena dulu banyak ketua partai jadi presiden juga, Ibu Mega ketua partai, Gus Dur ketua partai, jadi tidak salah juga," ujar JK di Kampus UI Depok, Selasa (26/3/2013).

Namun menurut JK apakah dengan kesibukan SBY sebagai presiden dan tugas berat yang menanti Calon Ketua Umum Partai Demokrat nantinya tidak akan mengganggu kegiatan kepresidenan SBY.

JK mengatakan dirinya tidak berada dalam posisi mengatakan benar salah jika SBY menjadi Ketua Umum Partai, karena sebelumnya sudah pernah terjadi seorang Kepala Negara Indonesia sekaligus juga berstatus sebagai Ketua Umum Partai Politik.

"Kita tidak ingin salahkan begitu. Tapi apakah dengan kesibukan beliau bisa sambil mengurus partai itu soal lain, saya kira agak sulit dewasa ini," tuturnya.

Ia mengatakan tidak ada larangan untuk Presiden menjabat sebagai Ketua Umum Partai, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai saat menjadi Wakil Presiden.

Namun persoalannya apakah di masa-masa jelang Pemilu 2014 ini bijak jika seorang Presiden juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik, mengingat akan beratnya tugas seorang Ketua Umum di masa-masa seperti ini.

"Tapi kan tidak mudah pada saat sekarang ini, ya maksudnya pada saat tahun-tahun politik ini saat semua tenaga dibutuhkan, tidak akan mudah," tandasnya.