TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AM Fatwa, yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI menegaskan selama partai politik (parpol) tidak bersih, maka selama itu pula hukum dan etika tidak bisa ditegakkan baik di internal partai maupun DPR RI.

Terbukti ketika ada seorang anggota DPR RI yang akan dikenai sanksi, dominasi dan kepentingan parpol begitu besar, sehingga BK DPR RI pun sulit menegakkan etika dan sanksi hukum terhadap anggota terkait pelanggaran etika maupun hukum sendiri.

“Saya terus terang, PAN sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu penegakan hukum dan etika itu harus dimulai dari hulunya, parpol harus bersih, mengingat seluruh pejabat publik baik di DPR, eksekutif, yudikatif dan lainnya semua berangkat dari parpol,” tegas AM Fatwa dalam dialog kenegaraan Peran BK dalam Harkat, Martabat, Kehormatan dan Citra Lembaga Legislatif bersama anggota FPAN DPR Teguh Juwarno, mantan anggota DPR RI Zain Badjeber dan pengamat politik UI Tjipta Lesmana di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (27/3/2013).

AM Fatwa mengakui jika saat ini terjadi krisis kepercayaan yang sangat memprihatinkan terhadap parpol berikut lembaga tinggi negara seperti DPR RI, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya. Dengan demikian etika dan hukum harus ditegakkan serta parpol harus bersih dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat tersebut.

Tjipta Lesmana menilai masalah etika tersebut sudah masa lalu, kuno, karena pejabat sekarang ini sudah kehilangan rasa malu, dan karena itu rakyat menertawakan.

“Bagaimana pun selama masih terjadi kongkalikong, BK DPR RI tak akan memiliki keberanian akibat sistem yang salah dan itu sistematis. “Semua pejabat ingin cepat kaya, cepat dapat gelar, dan memiliki kedudukan tinggi dengan menghalalkan segala cara. Itulah yang menjadikan politik sangat mahal sekaligus melahirkan koruptor. Jadi, hukum saja diinjak-injak apalagi etika,” ujarnya.

Menurut Teguh memang tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana menegakkan etika bagi anggota DPR RI yang melanggar dan tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Hanya saja katanya memang ada kegamangan dari fraksi-fraksi di DPR RI ketika sanksi akibat pelanggaran etika anggotanya, yang akan ditegakkan tersebut selalu ada intervensi fraksi.

"Untuk itu benar kata Pak AM Fatwa, jika hulunya, yaitu parpol harus bersih dulu sebelum menegakkan sanksi itu terhadap anggotanya sendiri," kata Teguh.

Zien Badjeber menjelaskan jika terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga negara semisal DPR RI ini karena produk UU, yang menjadikan proses politik sangat mahal.

“Untuk nyaleg DPD RI saja harus mengumpulkan minimal lima ribu KTP. Untuk caleg parpol dari pendaftaran dan nomor urut semuanya pakai uang, dengan suara terbanyak dengan jual-beli suara, belum lagi kampanye dan seterusnya. Maka, produk UU itulah kunci mahal atau murahnya politik negara ini,” katanya.