TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai positif sikap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam merespon kasus LP Cebongan, Sleman.

Bambang mengatakan sikap keduanya memberi nilai tambah yang sangat strategis bagi citra kepastian hukum di Indonesia.

"Inisiatif dan sikap pro aktif keduanya dalam merespon kasus penyerbuan Lapas Cebongan di Sleman setidaknya sudah mengakhiri spekulasi mengenai identitas para pelaku," kata Bambang di Jakarta, Senin (1/4/2013).

Politisi Golkar ini menambahkan, kesediaan dan keterbukaan TNI untuk melakukan sebuah penyelidikan internal yang berkaitan dengan peristiwa Sleman harus dimaknai sebagai penjelasan, institusi TNI tidak akan dan tidak ingin menutup-nutupi kesalahan atau pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oknum institusi.

"Jenderal Pramono telah membentuk Tim Investigasi TNI AD untuk membantu mengungkap kasus Sleman. Entah seperti apa buruknya persepsi komunitas internasional terhadap kepastian hukum di Indonesia jika kasus pembantaian di Lapas Sleman itu ditutup-tutupi atau diambangkan," imbuhnya.

Apalagi, kata Bambang, jika aparat hukum gagal atau tidak mampu mengungkap pelaku pembantaian di Lapas Cebongan. Bukan hanya penilaian yang buruk, Bambang mengingatkan Indonesia bisa saja mendapatkan akibat lain yang lebih serius.

Menurut Bambang, informasi mengenai penyerangan LP Cebongan, Sleman telah mendunia. Di dalam negeri sudah muncul kecurigaan bahwa penyerangan itu melibatkan oknum prajurit TNI. Hal itu berdampak sangat serius, baik bagi negara maupun TNI sendiri.

"Otomatis institusi TNI-lah yang akan menjadi sasaran kecaman dari para penggiat hak azasi manusia di forum-forum internasional. Kalau pemerintah dan TNI keliru merespons reaksi dari komunitas internasional itu, akan ada ekses yang harus ditanggung," pungkasnya.