TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor, melaporkan masalah keterlambatan distribusi soal Ujian Nasional (UN) di sejumlah provinsi, ke Ketua DPD Irman Gusman.

"Di Kalimantan Timur, materi UN baru datang tadi malam jam 23.00 WITA dengan pesawat Hercules. Sementara, Hari Kamis ujian akan dilaksanakan. Padahal, dari bandara, pendistribusian ke daerah-daerah perlu waktu," ujar Isran di Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Isran menyoroti sistem pelaksanaan UN yang kini kembali dipegang pemerintah pusat. Padahal, tahun lalu ketika dipegang oleh daerah, tidak ada masalah keterlambatan seperti sekarang.

Menurut Isran, yang menjadi masalah bukan lah transportasi dari daerah ke sekolah, tapi dari Jakarta ke daerah.  

"Sistem sentralisasi menjadi faktor utama yang membuat pelaksanaan UN 2013 menjadi berantakan," katanya.

Isran menilai, ini adalah suatu fakta bahwa sistem sentralisasi amburadul, terutama dalam penyelenggaraan UN tahun ini. Mestinya, ucap Isran, kita sudah belajar dengan sistem yang sudah kita pakai, bahwa pemberdayaan dan kewenangan diberikan pada daerah.

"Sekarang, bagaimana bisa disebut ujian nasional? Dilakukannya tidak nasional karena beda-beda waktu," cetus Isran.

Isran menegaskan, ia atas nama bupati di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menyesalkan adanya musibah ini. Karena, tidak hanya merugikan secara moral bagi para siswa yang sedang bersiap menghadapi UN, namun juga menimbulkan kerugian material.

Isran pun menyesalkan kenapa pemerintah pusat tidak memberikan kepercayaan kepada guru-guru di daerah untuk membuat soal. Padahal, mereka sudah memiliki pengetahuan standar dengan sertifikasi yang telah diberikan pemerintah.

"Ini menjadi pelajaran sangat penting dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Ini bukan maslah kecil," ucapnya.

Sementara, menurut Ketua DPD Irman Gusman, apa yang disampaikan Apkasi sebenarnya menjadi perhatian DPD.

"Jika yang direkomendasikan oleh DPD untuk membiarkan daerah yang melaksanakan diikuti, maka tidak akan terjadi tragedi seperti ini, tapi kok ini dilaksanakan oleh pusat," papar Irman.

"Indonesia ini terlalu luas, maka tidak mungkin dapat diurus dengan mudah oleh pusat secara bersamaan. Karena itu, merupakan upaya yang sangat tepat untuk menggunakan sistem otonomi daerah dan desentralisasi," beber Irman.

Irman memaparkan, tingkat pendidikan di Indonesia tidak merata. Maka, seharusnya pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah  untuk mendorong pendidikan di daerahnya masing-masing, karena pendidikan di daerah tidak bisa diseragamkan begitu saja.

"Biar lah UN berjalan dulu, nanti kita evaluasi, apakah masih perlu atau tidak. Ke depan, semoga Menteri Pendidikan dapat duduk besama DPD dan Apaksi. Kita rumuskan bagaimana bagusnya, karena Indonesia kan luas sekali dan beragam," urainya. (*)