TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejarah buruk merundung dunia pendidikan Indonesia setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengundur waktu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada 11 provinsi.

Kemendikbud memilih menyalahkan PT Ghalia Indonesia Printing yang melakukan wanprestasi sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya menyiapkan naskah UN tepat  waktu.

Akibat hal tersebut, pelaksanaan UN pun menjadi perbincangan apakah UN tetap harus ada atau dihapuskan dengan berbagai alasan. Sebagian pihak menilai UN harus dihapuskan karena kualitas pendidikan setiap daerah berbeda. Namun berbeda hal dengan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) yang menganggap bahwa UN tetap harus ada.

"Kalau dihapus kita tidak punya standar nasional. Standar nasional itu diperlukan karena pendidikan di daerah sangat beragam. Jadi kita menginginkan siswa harus menguasai pendidikan pada tingkat tertentu dan itu tidak terlalu tinggi atau rendah," ungkap anggota BSNP Teuku Ramli Zakarian dalam Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2013).

Menyikapi keluhan sebagian orang di daerah yang memandang soal-soal UN saat ini terlalu sulit, Ramli menjelaskan bahwa memang UN untuk mengukur kompetensi kelulusan.

"Yang dimaksud kompetensi kelulusan, minilai dalam kompetensi. Jadi soal-soal yang digunakan sudah distandarkan, jadi tingkat kesukaran yang layak. Kalau siswa belajar dengan baik, guru mengajar dengan semestinya. Insyaallah siswa bisa mengerjakan dengan baik," ungkapnya.

Kalau tanpa kompetensi minimal yang dikuasai anak, maka sekolah akan cenderung meluluskan 100 persen peserta didiknya. Bila hal itu terjadi maka yang paling dirugikan adalah sekolah yang bermutu rendah dan di daerah-daerah yang belum maju pendidikannya.

"Makannya kami berikan UN, dari sinilah Kemendikbud, dari sekolah-sekolah yang belum baik, dari daerah yang masih rendah tingkat pendidikannya masih harus dibantu. Dari Sabang sampai Merauke harus bisa mengakses pendidikan bermutu," ungkapnya.

Sekarang banyak pendidikan bermutu, tapi hanya ada di kota-kota besar dan hanya orang kaya saja. Maka pihak BSNP ingin anak-anak miskin juga bisa mengakses pendidikan bermutu. "Hanya dengan pendidikan bermutu kita bisa berkomperisi di tingkat global," ucapnya.