TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Ketua Umum Hanura, Wiranto menanggapi dingin tudingan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang menunjukkan Hanura bersama PKS, PPP, dan Golkar yang seharusnya tak lolos verifikasi administrasi berdasar data KPU.

"Saya enggak pernah mendengar itu. Kami di Hanura seluruh mengikuti aturan. Kita belum menanggapi apa-apa sebelum ada tanggapan resmi," ujar Wiranto kepada wartawan usai mendaftarkan 560 bacaleg Hanura untuk DPR RI ke KPU, Jakarta, Minggu (21/4/2013).

Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di DKPP pekan lalu, PPPI memperlihatkan dalam data verifikasi administrasi KPU, Hanura, PKS, PPP dan Golkar tidak memenuhi syarat. Alasannya di sejumlah kabupaten tak memenuhi syarat 75 persen kepengurusan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai teradu dalam sidang DKPP mengaku belum bisa memastikan apakah data verifikasi administrasi yang ditunjukkan PPPI valid atau tidak. Mereka berencana akan mempolisikan pembocor dokumen tentang hasil verifikasi administrasi tersebut.

"Iya. Kita sedang berpikir untuk mengajukan upaya hukum terhadap pembocor dokumen negara," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Tribunnews, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

Menurut Ferry, hal tersebut penting agar tidak terjadi karena kebocoran dokumen tersebut terjadi saat internal KPU sedang konflik. Ia menilai, kasus ini kasus lama yang sejak jaug hari sudah diajukan ke DKPP.