Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat tidak sependapat dengan wacana lelang jabatan Kapolri. Menurut Politisi Gerindra itu, jabatan kapolri tidak semata mata soal teknis kepemimpinan di kepolisian.

"Tapi juga menyangkut kepercayaan Presiden terhadap seorang calon kapolri," kata Martin ketika dihubungi, Selasa (23/4/2013).

Sebab, kata anggota dewan pembina Gerindra itu, jabatan kapolri  sangat menentukan keberhasilan penanganan keamanan dan keberhasilan penegakan hukum.

"Seorang kapolri bisa berperan besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, tapi juga bisa sebaliknya," imbuhnya.

Apalagi, kata Martin, kalau Kapolri tersebut memiliki hobi merekayasa penyidikan perkara. Jika ini terjadi, yang dipermalukan adalah atasan Kapolri yakni Presiden sendiri.

"Sebab hanya Presiden yang secara nyata satu-satunyanya institusi yang bisa effektif mengawasi Kapolri. Tidak ada institusi lain, termasuk DPR yang bisa mengawasi Kapolri dengan efektif," ungkapnya.

Untuk itu, Martin berpendapat bahwa Kapolri merupakan orang yang dipercaya Presiden, apalagi menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang."Sehingga tidak tepat kalau untuk jabatan kapolri diadakan lelang jabatan," imbuhnya.

Namun, Martin mengatakan jabatan lain di bawah Kapolri masih dapat dipertimbangkan untuk lelang jabatan. Dengan mematangkan konsep lelang jabatan atau uji coba di internal kepolisian.

"Tapi yang jelas konsep lelang jabatan dapat mengurangi secara radikal penyetoran upeti kepada atasan untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan," tukasnya.