TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, upaya Polda Jawa Barat dalam memberikan perlindungan terhadap mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, saat dieksekusi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat dikenakan pasal pidana.

Menurut Poengky, Kapolda Jabar Irjen Tubagus Anis Angkawijaya beserta anak buahnya bisa dikenakan pasal 214 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara karena menghalang-halangi pihak Kejagung untuk mengeksekusi Susno.

"Tindakan ini termasuk pidana dengan menghalang-halangi pejabat negara melakukan tugasnya dan Kejagung bisa melaporkan masalah tersebut," kata Poengky dalam konferensi pers Imparsial menyikapi kasus Susno Dudaji di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi Raya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (29/4/2013).

Dikatakan Poengky, untuk memperbaiki citra Polri yang terpuruk akibat beberapa kasus belakangan ini, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo disarankan untuk tidak hanya memberikan sanksi kepada Kapolda Jabar dan anak buahnya, yang terlibat dalam melindungi Susno berupa tindakan indisipliner saja.

"Kapolri juga harus menyelidiki tindakan pidana yang dilakukan anggotanya saat melindungi Susno," tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga menduga adanya ancaman kepada jaksa saat melakukan ekskusi tersebut, sehingga mereka mengurungkan niatnya.

"Mungkin saja model ancaman yang diterima mundur atau saya tembak," katanya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Susno 3,5 tahun. Jenderal bintang tiga itu dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Selain vonis 3,5 tahun penjara, Susno juga harus membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. Susno juga harus mengganti kerugian negara Rp 4,2 miliar.

Upaya Susno agar terhindar dari hukuman itu kandas. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Susno. Begitu pula dengan Mahkamah Agung yang juga menolak permohonan kasasi Susno.

Namun, Susno tak kunjung mau dieksekusi. Sudah 3 kali kejaksaan memanggil Susno, namun dia selalu menghindar. Bahkan, saat hendak dieksekusi di rumahnya, Susno meminta perlindungan ke Polda Jawa Barat. Susno beralasan, tidak ada perintah eksekusi dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.