TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menjamin lima kadernya yang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan maju sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2014, tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk menarik suara dalam kampanye nanti.

"Partai Demokrat sudah memberi arahan terhadap menteri dan pejabat negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Ini jadi catatan kita bersama dan diingatkan kepada kader," tukas Ketua DPP Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Menurut Riefky, mereka sadar diri jika melakukan itu akan mendapat penghakiman publik. Apalagi, dalam perundang-undangan, sudah jelas melarang pejabat publik menggunakan fasilitas negara dalam rangka kampanye untuk menarik suara pemilih.

Ia memastikan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengingatkan kadernya yang menjadi menteri dalam tahun politik 2013 dan 2014, tetap melakukan tugasnya sebagai pejabat negara.

"Termasuk untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kebijakan tersebut," tekannya.

Terkait potensi menteri yang akan menggelontorkan program kementerian di daerah pemilihannya sebagai bentuk lain menarik simpati konstituen, menurut Riefky tidak secara otomatis memiliki korelasi.

"Kalau terkait dengan itu secara tidak otomatis dituduhkan sebagai kegiatan partai. Pada kenyataannya kalau ada program pasti dihadiri kepala daerah yang bukan dari parpol dan kerap didampingi anggota legislatif dari partai berbeda," tukasnya.

Ia menilai selain menteri, banyak yang menggunakan pengaruh sebagai pejabat negara untuk menarik simpati konstituen. Misalnya saja para komisaris BUMN atau lainnya yang bermain mata dengan partai yang berpotensi memenangkan pemilu.

"Jadi saya rasa tidak saja menteri. Karena fasilitas negara bukan saja dari menteri tapi juga dari komisaris BUMN atau lembaga negara yang genit dengan mendekati parpol tertentu," ungkap Riefky yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI.

Lima menteri asal Partai Demokrat yang menjadi caleg yakni .Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri UMKM Syarief Hasan, serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin