TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memprotes kinerja tim verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak kompak dalam bekerja melakukan verifikasi bakal Caleg DPR yang diajukan partai politik (Parpol).

"Kami merasa tim verifikasi KPU bekerja tidak kompak," kata Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (7/5/2013).

Nurul memberi contoh  dari 10 Caleg yang mengikuti tes kesehatan di rumah sakit yang sama dan dilakukan bersama-sama hasilnya pun sama bagus namun dua dari 10 Caleg tersebut dinyatakan tidak lolos verifikasi.

"Contoh lain, legalisir ijazah yang tidak bertanggal karena kelalaian pihak sekolah dinyatakan juga tidak lolos," kata Nurul.

Menurut Nurul, Golkar  hanya menyesalkan tim verifikasi KPU yang bekerja terlalu kaku.
"Pastinya mereka ada kordinator wilayahnya. Peran kordinator ini seharusnya lebih lugas," kata Nurul.

Kabar dari LO Golkar, menurut Nurul, menyebutkan bahwa satu Daerah Pemilihan (Dapil) hanya ditangani beberapa orang tim verifikasi sehingga prinsip kerjanya berbeda.

"Barusan saya ditelepon DPP Golkar untuk menyampaikan protes kepada KPU," kata Nurul.

Dia juga mengatakan imbauan agar tim verifikasi KPU bekerja tidak diskriminatif.
"Yang tidak lolos ada 202 Caleg Golkar, yang lolos 358 Caleg," kata Nurul.

Sebelumnya KPU mempublikasikan hasil verifikasi terhadap bakal Caleg DPR dari 12 parpol peserta Pemilu 2014.

Umumnya Caleg Parpol tidak banyak meloloskan bakal Caleg yang diajukan Ada tiga partai politik yang semua bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat-nya tidak memenuhi syarat yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).