TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera tetap berbesar hati meski Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil verifikasi administrasi seluruh bakal calon legislatifnya tidak memenuhi syarat atau TMS, tapi hal tersebut bukan yang substantif.

Ketua DPP PKS, Indra mengatakan, TMS yang dialami seluruh bacaleg PKS tingkat DPR RI lebih karena persoalan administratif, dan hal tersebut bukan kesalahan yang substansial seperti menarik nonkader yang tiba-tiba didaftarkan sebagai caleg.

"Kalau calon pemimpin bangsa hanya direkrut masa pemilu saja tentu kesalahan besar. Karena proses rekrutment menjadi tidak terukur dengan baik," ungkap Indra dalam diskusi di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013).

Untuk hal ini, PKS tidak melakukan kesalahan. Terbukti, 100 persen bacaleg PKS tidak tercatat atau ditemukan ganda dalam satu daerah pemilihan atau tercatat di partai lain. Inilah bukti PKS melakukan penkaderan terukur.

"Ini sangat miris. Kelemahan partai melakukan pengkaderan. Tentu ini pilihan masing-masing partai. Tanpa pengkaderan partai akan sulit dibangun. Jangan hanya sekedar 'fans club' yang hadir kalau mau pemilu saja," tambahnya.