APKLI Endus Elite Politik Tunggangi Pedagang Kaki Lima Jelang Pemilu
apa yang dilakukan Ketua DPD Irman Gusman dan Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat adalah upaya mensabotase
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia(APKLI) mencium adanya sejumlah elite politik yang mendompleng dan melakukan upaya memecah belah terkait kepentingannya di pemilu tahun 2014 mendatang.
“Sejumlah oknum elite politik, dan oknum pengusaha berupaya memecah belah PKL, dengan mensabotase atau mengkudeta organisasi yang mewadahi para PKL, yakni APKLI untuk kepentingan kekuasaan di 2014 nanti,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKLI DKI Jakarta Syamsuddin Wiyaka dalam keterangan persnya, Selasa(14/5/2013).
DPW APKLI DKI Jakarta, ujar Syamsuddin juga mengutuk keras, dan menolak segala bentuk infiltrasi dan konspirasi politik yang dilakukan oknum-oknum yang bukan DPP APKLI. Ditegaskan, apa yang dilakukan Ketua DPD Irman Gusman dan Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat adalah upaya mensabotase harapan dan cita-cita PKL.
“DPW APKLI DKI Jakarta beserta 6 DPD APKLI kota/kabupaten se-DKI jakarta tetap konsisten dan loyal kepada hasil-hasil Munas IV APKLI tahun 2011 di Semarang dibawah kepemimpinan ketua umum/formatur DPP APKLI Periode 2011-2016 terpilih, Ali Mahsun. Kami juga bertekad menjadi garda depan pengawalan pelaksanaan hasil-hasil Munas IV APKLI 2011 tersebut,” tegas Syamsuddin.
Syamsuddin juga menegaskan, DPW DKI Jakarta mendukung semua upaya hukum yang dilakukan DPP APKLI dalam mensomasi Ketua DPD Irman Gusman, Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat, Ketua IKA-Unibraw, dan Rektor Unibraw.
Sebelumnya, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) APKLI pada Minggu, 5 Mei 2013 di Hotel Borobudur, Jakarta diselenggarakan oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan DPP APKLI.
Undangan Munaslub tersebut ditandatangani Heru J Juwono dan Sylvana Esther Maringka masing-masing sebagai Plt ketua umum, dan sekretaris jenderal. Kedua orang tersebut, ungkap dia, bukanlah pengurus DPP APKLI hasil Musyawarah Nasional (Munas) IV APKLI di Semarang, 2011 lalu yang memilih Ali Mahsun sebagai Ketua Umum DPP APKLI periode 2011-2016. Munaslub tersebut dinilai tidak sah, dan tidak sesuai dengan AD/ART APKLI.
Kegiatan yang illegal tersebut dihadiri oleh pejabat Negara, yakni Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat. Irman Gusman bahkan memberikan kata sambutannya pada acara illegal tersebut.
“Ironisnya, ketika Pak Irman Gusman disomasi karena kehadiran, dan pemberian kata sambutannya itu oleh DPP APKLI, Pak Irman mengaku datang karena persetujuan Ketua Dewan Pertimbangan APKLI Priyo Budi Santoso. Jelas, kami melihat ada konspirasi memecah belah PKL, dengan mensabotase dan mengkudeta kepemimpinan APKLI yang sah,” tegas Syamsuddin.