PKS Tegaskan Pernyataan Hilmi Soal Bluffing Tidak Menyudutkan KPK
pernyataan Hilmi Aminuddin soal bluffing. Ia mengatakan Ahmad Fathonah merupakan seorang makelar.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan pernyataan Hilmi Aminuddin soal bluffing. Ia mengatakan Ahmad Fathonah merupakan seorang makelar.
"Dia mengutip nama PKS kepada mitranya yang belum tentu disepakati oleh oknum di PKS. Ustad Hilmi tidak tahu siapa yang diajak bicara oleh Fathonah, mungkin itu yang dibilang bluffing," kata Muzzammil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/201).
Wakil Ketua Komisi III mengakui belum mendapatkan info terkait pemeriksaan ketua majelis syuro PKS itu. Namun, ia menyatakan pernyataan Hilmi tidak menyudutkan KPK.
"Saya kira bluffing itu tidak dalam konteks menyudutkan KPK, tapi ucapan Fathanah yang belum tentu realita," tuturnya.
Muzzammil mengatakan Hilmi hanya diperiksa sebagai saksi Fathanah. Sehingga tidak ada pembicaraan di internal PKS untuk mengganti Hilmi dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Syuro.
"Belum ada pemikiran ke arah itu. Perkembangan berikutnya apa ya kita tunggu saja," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin enggan mengomentari adanya dugaan aliran dana sekitar Rp 15 Miliar dari Ahmad Fathanah ke dirinya.
Hal itu terungkap dalam rekaman percakapan antara anak Hilmi, Ridwan Hakim dengan Ahmad Fathanah dalam kaitan dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan.
"Enggak tahu," kata Hilmi saat dikonfirmasi usai merampungkan pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Kendati demikian, Hilmi mengakui pada pemeriksaan tadi, penyidik KPK sempat memperdengarkan kepadanya percakapan antara Ahmad Fathanah dan Ridwan.
"Rekaman semuanya dibuka. Tapi bluffing semua isinya," kata Hilmi.
Hilmi sendiri diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang atas tersangka Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq.
Saat ditanya maksud bluffing tersebut, Hilmi yang hadir mengenakan pakaian serba putih menyarankan untuk bertanya kepada KPK.