TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nasrullah Larada, menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, yang tidak membuka semua hasil temuan gagal Ujian Nasional (UN) 2013.

Apalagi, Nuh malah membuka dan melaporkan kasus dugaan korupsi yang lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Nuh melaporkan hasil temuan dari investigasi dugaan korupsi yang dilakukan di Kemendikbud, yang nilainya mencapai Rp 700 miliar.

Temuan itu berdasarkan hasil investigasi Itjen 2012 terkait penggunaan APBN-P 2012, yang saat itu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti, menjabat Plt Direktur Jenderal Kebudayaan.

Meskipun menurut Nasrullah langkah melaporkan hasil temuan Irjen Kemendikbud ke KPK dan presiden patut diapresiasi. Tapi, lagi-lagi kenapa hasil temuan Irjen terhadap kekacauan pelaksanaan UN 2013 tidak dilaporkan ke KPK dan presiden juga?

"Kegagalan pelaksanaan UN bukan hanya gagal cetak tepat waktu, melainkan ada indikasi 'mencari keuntungan atas kerugian negara' dari pencetakan soal dan lembar jawaban. Saya yakin, dalam pelaksanaan UN 2013, jika Irjen mau telusuri lebih serius, pasti akan ditemukan kejanggalan sebagaimana temuannya di Ditjen Kebudayaan," tutur politisi PAN kepada Tribunnews.com, Rabu (5/6/2013).

Nasrullah juga belum melihat bahwa laporan Mendikbud ke KPK dan presiden mengenai dugaan korupsi Wiendu, bisa mengalihkan kegagalan isu UN tahun ini.

Namun, sekali lagi dia pertanyakan kenapa Mendikbud tidak membuka semua hasil temuan gagalnya UN tahun ini kepada KPK dan Presiden.

"Kenapa Mendikbud tidak membuka semua hasil temuan gagal UN?" tanya Nasrullah. (*)