GKR Hemas: Kaderisasi Perempuan di Partai Belum Baik
Isu-isu perempuan dalam politik tak sebatas kuantitas atau jumlah, melainkan harus dibarengi dengan kualitas perempuan
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu-isu perempuan dalam politik tak sebatas kuantitas atau jumlah, melainkan harus dibarengi dengan kualitas perempuan itu sendiri. Itu sudah menjadi perhatian semua partai, karena tuntutan perundang-undangan, yang harus memenuhi kuota 30 persen perempuan, baik di tingkat kepengurusan partai maupun pencalegan.
“Jadi, kaum perempuan harus siap betul secara mental dan kualitas,” kata Tetty Kadi.
Perempuan Parlemen (KPP) DPR RI dan DPD RI bekerja sama dengan Martha Tilaar, membahas kuota perempuan di DPR RI dan DPD RI melalui peluncuran buku “Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia” dan Website KKP di Gedung DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Hadir antara lain Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Martha Tilaar, pengamat politik dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Ani Soetjipto, dan anggota FPG DPR Tetty Kadi Bawono.
Tetty Kadi mengakui dunianya sangat berbeda ketika menjadi artis, dan kini sebagai politisi.
“Kalau menjadi artis selalu datang banyak pujian dari masyarakat, namun saat ini sudah demikian berubah. Namun, saya beruntung karena sudah dikenal masyarakat, khususnya Jawa Barat, maka dalam pemilu tak perlu dana banyak untuk kampanye,” ujarnya.
GKR Hemas mengatakan ini menunjukkan bahwa kaderisasi di partai itu belum berjalan dengan baik, sehingga kesulitan kader perempuan berkualitas.
“Malah bukan saja perempuan, tapi juga sulit mencari lelaki yang potensial. Padahal, kaderisasi dan pendidikan politik penting, agar mereka ini memahami tujuan sebagai wakil rakyat. Boleh saja bilang sambil belajar, tapi itu sangat sulit,” tegas Wakil Ketua DPD RI itu.
Martha Tilaar berharap agar calon pemimpin itu mempunyai lima hal; yaitu berkarakter, integritas yang tinggi, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan segalanya, mampu bersikap adil terhadap semua orang, dan berjiwa Pancasila.
“Jadi, tidak perlu bicara terus-menerus, tapi tidak dilaksanakan,” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.