TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR menolak mentah-mentah rencana pembangunan mal dan pusat hiburan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

DPR menilai, proyek tersebut bisa menghilangkan lokasi pelatihan kepemudaan dan Pramuka, yang selama ini dilakukan di Buperta Cibubur.

Terlebih, saat ini sudah berdiri megah Cibubur Junction, yang justru keberadaannya membuat macet dan ruwet lalu lintas kawasan tersebut.

"Jangan berpikir secara ekonomi yang hanya cari untung. Yang harus kita lihat adalah value (nilai) Bumi Perkemahan Cibubur, value tempat kepemudaan anak-anak bangsa di sana," kata anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Legislator yang akrab disapa Miing, juga akan meminta presiden melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, agar menolak pembangunan mal di Buperta Cibubur.

"Sangat tidak tepat dan naif kalau ini tetap dilakukan. Komisi X akan meminta presiden melalui Menpora untuk menolak pembangunan tersebut," ujar Miing.

Sebelumnya, Kwarda Pramuka Jawa Barat menolak rencana pembangunan mal, supermarket, dan pusat hiburan di Taman Wiladatika, Buperta Cibubur. Proyek tersebut dinilai tak akan memberikan keuntungan apapun bagi gerakan Pramuka.

Mereka meyakini, kebijakan Kwarnas di bawah pimpinan Hasrul Azwar yang melakukan perjanjian kerja sama tertanggal 21 Maret 2012 untuk sewa
kelola Buperta Cibubur, berpotensi merugikan keuangan negara, karena tanah itu merupakan milik negara.

Sewa kelola Buperta Cibubur terungkap dalam Rakernas dan Munaslub Pramuka di Cibubur, pada 26-29 April 2012.

Rakernas dihadiri utusan Kwarda dari 33 provinsi di Indonesia. Total luas area Buperta Cibubur yang dipinjam pakai ke Kwarnas Pramuka, sekitar 240 hektare, di wilayah Jakarta Timur dan Depok.

Khusus lahan yang akan dikelola swasta sekitar 20 hektare, dengan nilai aset lebih dari Rp 5 triliun di wilayah Depok, Jawa Barat. (*)