Tribunnews.com, jakarta - Partai Demokrat gerah dengan manuver mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS dalam barisan koalisi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan mengizinkan PKS untuk mengibarkan bendera partainya saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Kalau mau menolak atau pun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max, dalam wawancara dengan Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2013).

Max mengungkapkan, Demokrat tak akan mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata dia, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS.

"Demokrat tak perlu. PKS aja. Daripada ribut sana sini, mending pasang bendera aja," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menuding, sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanya strategi untuk mengeliminasi opini publik yang buruk terhadap parttai itu, setelah petingginya terjerat kasus hukum.

"Tidak hanya itu, apa lagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ujar Max.

Seperti diberitakan, PKS menolak rencana kenaikan harga BBM. Akan tetapi, di level elit PKS belum satu suara. Penolakan disampaikan oleh sejumlah pengurus DPP dan kader-kader daerah, sementara, kader PKS yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung rencana pemerintah.

Meski menolak rencana kenaikan BBM, PKS menyatakan masih tetap berkeinginan berada di dalam koalisi. Semua partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS di koalisi.