TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik, Heri Budianto menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak perlu menunggu surat resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk keluar dari koalisi.

Apalagi bila menilik situasi terkini, soal setgab koalisi yang tidak melibatkan PKS dalam rapat semalam, makin membuka sikap setgab koalisi pimpinan partai demokrat atas sikap mendua PKS.

"Saya kira itu merupakan realitas politik yang sebenarnya setgab, khususnya demokrat tidak menginginkan PKS ada di koalisi lagi. Mestinya PKS mengerti hal itu sebagai sinyal politik," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2013).

Lebih lanjut menanggapi soal pernyataan petinggi PKS yang masih menunggu surat resmi dari SBY sebagai pimpinan tertinggi setgab, menurutnya ini adalah langkah yang kurang tepat.

Sebab sebagai partai yang memiliki sikap berbeda, mestinya PKS dengan kesatria menyatakan mundur dari koalisi.

"Saya kira kalau mengundurkan dan menarik ketiga menterinya, justru akan sangat menguntungkan PKS. Sebab publik akan melihat konsistensi PKS yang berbeda. Itu juga akan menguntungkan bagi citra politik PKS yang belakangan negatif di mata publik," katanya.

Namun, menurutnya, jika PKS menunggu, terkesan PKS memancing-mancing SBY, dan menunggu sikap SBY agar tegas. Strategi ini justru kurang jitu, dari perspektif komunikasi politik dalam realitas politik saat ini.

"Sebab jika ingin menjual seolah-olah PKS didepak oleh SBY justru tidak laku di mata publik. Sebab publik sudah tahu sikap PKS dari awal soal BBM," ucap Heri.