TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati menilai Partai Keadilan Sejahtera ibarat 'anak nakal' di antara anak-anak lainnya yang tergabung dalam keluarga partai koalisi di bawah Sekretariat Gabungan.

Kenakalan PKS sudah pernah dilakukan sebelumnya dan berujung pada penjatuhan sanksi. Kenakalan serupa diulangi PKS ketika menolak keputusan partai koalisi mendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mau menaikkan BBM.

Andi memprediksi, setidaknya kenakalan PKS ini akan menggugah SBY yang memiliki peran dominan dalam Setgab koalisi untuk menjatuhkan sanksi. Setidaknya, ada dua sanksi yang akan dilakukan SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini.

"Ada dua opsi sanksi kemungkinan. Sanksi ini pasti akan ada diberikan ke PKS. Apakah sanksinya sama seperti lalu dengan mengurangi menterinya, atau mengeluarkan PKS dari koalisi," ujar Andi di sela konsultasi publik KPU di Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Hitungan opsi pertama yang jika diambil, maka kekuatan PKS berkurang dalam tubuh pemerintahan. Secara tidak langsung ini berdampak negatif. Hal yang sama pernah dirasakan oleh PKS sebelumnya, dan kemungkinan mereka sudah siap.

Saat ini, kader PKS yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II antara lain Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi), Suswono (Menteri Pertanian), dan Salim Assegaf (Menteri Sosial). Kalau benar opsi ini dilaksanakan, jatah menteri dari PKS kurang.

"Soal siapa yang mengisinya nanti, itu tergantung kebijakan Presiden. Urusan memberhentikan dan mengangkat adalah hak preogatif Presiden. Misalnya mengganti menteri yang diduga bermasalah seperti Mentan, saya kira publik mendukung," ucapnya.

Andi terang-terangan jika SBY melakukan perbaikan atau reshuffle kecil-kecilan. Karena pada hakekatnya, SBY ingin di sisa masa pemerintahannya berusaha menjaga kondisi pemerintahan dan bangsa berjalan kondusif.

"Opsi kedua, kalau sikap PKS menolak kenaikan BBM, maka akan menjadi citra buruk ke PKS sendiri," kata Andi sambil menambahkan bahwa sanksi dari opsi kedua adalah mendepak PKS yang notabene sebagai partai kader ini, dari barisan koalisi.