TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai lucu lagi jenaka sikap dua kaki Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutuskan menolak kenaikan harga BBM, tapi, Menterinya diminta tetap mendukung kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sikap 2 kaki yang lucu dan jenaka," ungkap Didi yang juga anggota Komisi III DPR ini kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2013).

Karena menurut Didi, sikap ksatria PKS untuk mundur dari Setgab koalisi pendukung pemerintah jika memang sudah tidak sejalan lagi. Seperti yang ditunjukkan PKS menolak rencana kebijakan pemeritah terkait pengalihan subsidi BBM.

"Kami sangat berharap dari kesadaran teman-teman PKS sendiri. Kalau memang sudah tidak ingin sejalan, sehubungan pengalihan subsidi kepada sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak, ya mundurlah dengan ksatria," ungkapnya.

Menurutnya sikap ksatria itu bukan hanya ditunjukkan dengan mundur dari Setgab Koalisi, tapi juga diikuti dengan menarik semua Menteri asal PKS dari kabinet.

Dia tegaskan janganlah PKS menunggu seolah-olah teraniyaya, lalu berharap belas kasihan publik untuk mendongkrak suara. Menurutnya sikap itu tidak elok rasanya kalau cara tersebut yang ditempuh PKS.

"Tak elok rasanya hanya mau ikut kebijakan yang enak-enaknya saja, yang popular. Sementara kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko," cetusnya.

Sementara itu,Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan sikap menteri-menteri mereka yang ada di kabinet tidak mewakili partai. Hal itu terkait keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga BBM sementara menteri tetap mendukung kebijakan presiden.

"Menteri bersikap bukan atas nama partai karena partai sudah ada sikap. Pak Tifatul (Menkominfo) yang lainnya bukan atas nama partai beliau menteri pembantu presiden," kataHidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Mengenai permintaan banyak pihak agar PKS menarik menterinya di kabinet, Hidayat mengatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut di tangan Presiden SBY. Pasalnya, PKS tidak memiliki kewenangan menarik menterinya. Menteri asal PKS terdiri dari Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al Jufri dan Mentan Suswono.

"Partai tidak ada kewenangan menarik menteri, mereshuffle atau menggantikannya. Presiden mempunyai hak prerogratif," kata Mantan Ketua MPR itu.

PKS juga merasa tidak melanggar code of conduct atau aturan main koalisi. Meskipun sikap mereka berbeda dengan pemerintah.