TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi PKS di koalisi pemerintah terancam setelah berbeda pendapat mengenai BBM. PKS lebih memilih menolak rencana kenaikan harga BBM.

Namun, PKS mengaku tidak berniat dikeluarkan dari koalisi. "Mana ada sih orang yang ingin ditalak apalagi dikeluarkan. Yang kita lakukan adalah bagian dari ikhtiar politik," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Hidayat mengatakan bukan kali ini saja pihaknya menolak kenaikan harga BBM. Ia juga membantah bila keputusan tersebut hanyalah untuk pencitraan semata.

"Kalau ada pihak yang menghimbau untuk menomorduakan kepentingan politik dan kepentingan pencitraan, PKS juga himbau itu dong," kata Hidayat.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan apa yang diputuskan PKS bukanlah suatu perlawan kepada pemerintah. Namun menyarankan yang terbaik bagi masyarakat.

Mengenai pilihan politik awal PKS yang ikut koalisi, Hidayat mengatakan pihaknya tidak meminta melainkan diajak bergabung.

"Kami dulu dilamar, dan kami sangat berkeringat, beda dengan parpol lain yang tidak berkeringat tapi tergabung dalam koalisi.  Keberadaan kami dalam koalisi atau tidak, silakan code of conduct itu dipahami secara utuh," katanya.