Juru Bicara Presiden: Yang Menolak BBM Naik Pandangan Sebagian Pihak
Istana Kepresidenan mempersilakan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Istana Kepresidenan mempersilakan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Jurubicara Presiden, Julian A Pasha menilai penolakan kenaikan harga BBM subsidi hanya pandangan sebagian masyarakat.
"Kalau ada yang menilai kebijakan untuk kenaikan harga itu dianggap tidak bisa diterima itu kan pandangan dari sebagian pihak," ungkap Julian
Tapi yang pasti, kata dia, pemerintah berharap seluruh masyarakat nantinya bisa menerima dan mengerti alasan pemerintah enaikan harga atau mengurangi subsidi BBM.
Lebih lanjut, terkait adanya aksi unjuk rasa di depan istana, Jubir Presiden katakan hal itu biasa saat ada rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM seperti beberapa waktu lalu.
"Jadi itu kan dinamika dari kebasan berpendapat dari negara ini. Yang pasti kan kalau semuanya bisa berpendapat di negeri ini maka akan baik," ucapnya.
Sementara itu, sepanjang hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerima kunjungan sejumlah delegasi. Pertama, pukul 10:30 WIB, Presiden menerima kunjungan Delegasi Secretary of the Communist Party of China (CPC) Guangxi Committee and Chairman of the Standing Committee of Guangxi People’s Congress, di Kantor Presiden.
Pada pukul 15.30 WIB, Presiden menerima Perdana Menteri Papua Nugini, Y.M. Tuan Peter Charles Paire O’Neill beserta Ny. Lynda May Babao. Kemudian, Pertemuan Tête-à-tête dengan Perdana Menteri Papua Nugini, Y.M. Tuan Peter Charles Paire O’Neill beserta Ny. Lynda May Babao pukul 16.25 WIB.
Pertemuan Bilateral antara Delegasi Republik Indonesia dengan Delegasi Papua Nugini pukul 17.30 WIB. Presiden juga diagendakan akan menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama pukul 17.45 WIB dan pukul 19.30 WIB di Istana Negara, dilanjutkan jamuan santap malam resmi untuk menghormati Perdana Menteri Papua Nugini, Y.M. Tuan Peter Charles Paire O’Neill beserta Ny. Lynda May Babao.
Sebagaimana diketahui, sejumlah elemen masyarakat hari ini, Senin (17/6/2013) turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi unjuk rasa tersebut didominasi oleh serikat pekerja dan mahasiswa yang akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB.
Tak hanya di gedung dewan perwakilan rakyat (DPR), aksi unjuk rasa juga akan dilakukan sejumlah kementerian bahkan sampai di pintu tol di Jakarta dan Tangerang.
Pukul 08.00 WIB, Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Tangerang Raya serta KSPSI akan melakukan unjuk rasa di Pintu Tol Kebon Nanas, Tangerang dan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta. Peserta demo yang berjumlah sekitar 1.000 orang itu mengangkat isu penolakan kenaikan BBM.
Pukul 09.00 WIB, unjuk rasa dari elemen Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR, Kementerian BUMN dan Istana Negara dengan peserta demo sekitar 300 orang. Isu yang diangkat adalah tolak kenaikan BBM dan mendesak Panja Ketenagakerjaan penghapusan sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN, menjadi topik demo massa tersebut.
Pukul 09.00 WIB, di PT Inti Polymetal Kawasan Industri Pulogadung Jaktim, unjukrasa FSPMI dan Karyawan PT Inti Polymetal 1000 orang, meminta dipekerjakan kembali 24 orang karyawan PT Inti Polymetal yang dipecat.
Pukul 10.00 WIB, demo dari massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjumlah 2.000 orang, akan digelar di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan dan depan gedung DPR.
Pukul 10.00 WIB, di Disnakertrans DKI Jakarta , Balaikota DKI Jakarta dan gedung DPR, unjuk rasa oleh 500 orang anggota Forum Buruh DKI Jakarta, menolak kenaikan BBM dan meminta Kadisnaker untuk komitmen memperjuangkan upah yang layak.
Sebanyak 300-500 orang dari massa KSBSI akan berunjuk rasa di depan gedung DPR, pada pukul 12.00 WIB dengan mengusung tema menolak kenaikan harga BBM. Pukul 13.00 WIB, demo di Kantor Kementrian Perhubungan Jakarta Pusat dari massa Koalisi Rakyat Untuk Indonesia sekitar 150 orang.