TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V dari fraksi Hanura, Saleh Husein menjelaskan pihaknya belum setuju dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jika harga BBM naik.

Saleh berpendapat selama BLSM masih menggunakan dana pinjaman bank dunia melalui program IDP, Hanura tidak setuju ada anggaran BLSM di postur APBN-P 2013.

"Dana Kompensasi (BLSM) kita tolak, tanpa pinjaman IDP (bank dunia) tidak masalah," ujar Saleh Husein di gedung DPR RI, Senin (17/6/2013).

Alasan Hanura menolak pinjaman bank dunia, karena BLSM adalah bentuk utang negara. Meski untuk kompensasi masyarakat, namun Saleh menilai utang tersebut akan membebankan APBN di tahun-tahun mendatang.

"Kita menolak (BLSM) karena menggunakan utang, tapi itu nggak mungkin dilakukan," ujar Saleh.

Lebih lanjut, Saleh menilai pemerintah memang mengincar dana BLSM sebagai pergerakan politik. Menurut Saleh, dengan adanya BLSM, masyarakat akan menilai pemerintah sebagai penolong jika harga BBM naik.

"Mana mau pemerintah tanpa kompensasi (BLSM), itu kan pemerintah yang dicari," kata Saleh.

Saat ini DPR sedang memutuskan apakah anggaran untuk BLSM dimasukan ke dalam postur APBN perubahan 2013 atau tidak. Pasalnya tiga fraksi, PKS, Hanura, dan PDI-P menilai BLSM hanya alat politik pemerintah.

Pemerintah mengajukan anggaran kompensasi BLSM sebesar Rp 27,9 triliun di dalam APBN. Anggaran tersebut diambil dari pengurangan BBM bersubsidi. Dengan anggaran tersebut masyarakat diberikan bantuan hanya selama 4 bulan setelah harga BBM bersubsidi naik.