TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menaksir potensi kerugian hingga ratusan miliar Rupiah, akibat pemotongan 20 persen kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi.

Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan dua pilihan alternatif.

"Masalah kompensasi. Karena, ada masalah potensi kerugian, yang kami hitung Rp 817 miliar," ujar Dirjen Penyelenggaara Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu, dalam konfrensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2013).

Menurutnya, potensi kerugian bisa dihindari dengan meminta kompensasi penyewaan rumah untuk jemaah haji Indonesia.

"Kami kirim tim untuk melakukan renegoisasi dengan amandemen kontrak selama Bulan Ramadan," tuutrnya.

Abi menjelaskan, kompensasi sedang dibicarakan pemilik rumah di Mekkah. Untuk itu, Pemerintah Arab Saudi memiliki dua opsi sebagai kompensasi pemotongan kuota haji 20 persen.

"Ada dua opsi. Pertama, pemilik rumah menerima 80 persen. Kedua, jika mereka tidak mau, bisa di-cancel dengan catatan mengembalikan uang yang sudah kita berikan," jelasnya.

Anggito memaparkan, selain telah menyosialisasikan langsung ke pemilik rumah, pihaknya tengah membicarakan kedua opsi tersebut dengan Gubernur Mekah.

"Hari ini batas akhir untuk skema apa yang diberikan," ucapnya. (*)