Akbar: Pemberian BLSM Jangan Dipolitisir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan, kebijakan BLSM dalam pelaksanaannya di lapangan menimbulkan banyak masalah.

"Seharusnya pemerintah sudah memikirkan antisipasi apa yang akan terjadi jika BLSM dikucurkan, berapapun jumlah BLSM yang diberikan kepada masyarakat," kata Akbar Tandjung, Rabu (3/7/2013).

Akbar mengatakan bagi yang membutuhkan BLSM nilainya sangat besar karena itu persoalan di lapangan harus segera diselesaikan.

Akbar berharap pemberian BLSM tidak dipolitisir dalam arti penyaluran dipercepat dan data yang berhak menerima harus valid.

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan Ikhsan Mojo menyatakan, BLSM yang diberikan pemerintah bukanlah untuk menghapus kemiskinan, melainkan bantuan penyangga dalam rangka mengurangi tekanan hidup yang makin berat seiring kenaikan BBM tersebut.

Sedangkan Ketua DPP PDIP Arief Budimanta yang juga anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP mengulas analogi yang kurang tepat dari pemerintah soal kenaikan BBM yang dikaitkan dengan potensil jebolnya APBN.

“Jadi alasan pemerintah untuk menaikkan BBM, menurut saya kurang tepat. Pemerintah sebetulnya bisa melakukan efisiensi di segala bidang, tanpa harus menaikkan harga BBM tersebut,” ujarnya.