TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sudah dibagikan 90 persen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Di Yogya, KPS sudah 90 persen terdistribusi," ungkap Ledia, ketua rombongan kunjungan Komisi VIII DPR ke Yogyakarta kepada Tribunnews.com, Jumat (5/7/2013).

Ledia mengungkapkan, pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Sleman dan Bantul sempat mengalami kendala. Di Sleman dan Bantul, jarak Kantor Pos cukup jauh, sehingga BLSM dibagikan di titik komunitas seperti kantor kelurahan dan desa.

"Kami melihat di kantor kelurahan banyak lansia yang datang mengambil sendiri. Meski harus dipapah petugas linmas, atau tertatih-tatih berjalan sendiri," jelasnya.

"Pihak Kantor Pos juga sudah mengatur pembagian berdasarkan jam. Tiap kelurahan dibedakan hari dan jamnya, sehingga tidak ada penumpukan," tutur Ledia.

Namun, lanjutnya, pembagian BLSM ada yang tidak tepat sasaran.

"Ada yang ketika 2011 didata miskin, sekarang tidak. Tapi, masih dapat KPS," ungkapnya.

"Yang 2011 tidak terkategori miskin, tapi karena satu dan lain hal, jatuh miskin, malah tidak dapat KPS karena tidak masuk kategori miskin," paparnya.

Ledia menambahkan, ada pula warga yang mengembalikan KPS, karena merasa bukan orang miskin.

"Akibat tidak ter-updatenya data, maka Komisi VIII akan mengevaluasi pelaksanaan BLSM tahap satu, dengan meminta data yang secara sukarela mengembalikan kartu, yang tidak terdistribusi, meninggal, dan lainnya. Kemudian, dikomparasi dengan data 2011 dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dimiliki Kemensos," bebernya. (*)