TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menjelaskan sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini justru sedang memikirkan sanksi tepat untuk Partai Keadilan Sejahtera usai menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Bukan mendiamkan. Tapi Pak SBY sedang mempelajari beberapa hal momen yang tepat misalnya. Tetap akan ada sanksinya apakah pengurangan menteri atau bentuk lainnya untuk PKS," ujar Andi usai diskusi di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).

Andi memprediksi, sanksi yang akan diberikan SBY sebagai orang nomor satu di Setgab koalisi partai pendukung pemerintah, termasuk membahas pengurangan menteri karena pengalaman yang lalu sama dilakukan PKS.

"Bagi Demokrat tentunya, atau partai koalisi lainnya semua akan mengevaluasi sikap PKS. Karena PKS sudah ada cacat dua tiga kali pastilah (tidak dipercaya). Kalau enggak ada sanksi, parpol lain akan meniru hal yang sama dan berseberangan dengan koalisi," tambahnya.

Ketika rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang diatur dalam APBN Perubahan 2013, PKS sebagai partai koalisi bertolak belakang. Mereka bersikeras menolak kenaikan harga BBM. Sementara tiga kadernya yang duduk sebagai menteri setuju dengan kenaikan harga BBM dengan kompensasi, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).