Laporan Wartawan Tribun Jakarta, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyesalkan dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang melalui Kementerian Agama dalam rangka menggelar sidang Isbat untuk mengetahui awal puasa. Dana tersebut mencapai Rp 9 miliar.

"Sidang Isbat mahal, biayanya sampai Rp 9 miliar. Uang yang digunakan itu adalah uang rakyat," kata Din di Jakarta, Senin (8/7/2013).

Din menuturkan, PP Muhammadiyah dalam menetapkan awal puasa telah berdasarkan keyakinan dalil-dalil syariat dan kaidah ilmiah. Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi sesuatu yang mendasar.

"Kami menetapkan berdasarkan sesuatu yang mendasar," katanya.

Lebih lanjut Din mengatakan, PP Muhammadiyah, menetapkan awal ramadan dan syawal berdasarkan dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah sudah terjadinya Ijtima atau Konjungsi yaitu matahari dan bulan berada dalam satu garis lurus. Itu terjadi sebagai tanda bulan berakhir.

"Sementara, kriteria kedua yang dipakai PP Muhammadiyah adalah pada sore harinya ketika matahari tenggelam, bulan masih berada di atas ufuk atau cakrawala berapapun derajatnya, itulah hilal," ujarnya.

"Dengan dua kriteria tersebut, kami dapat mengetahui awal puasa 1.000 tahun lagi," tambahnya.