Laporan Wartawan Tribun Jakarta, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menilai rusuh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta di Medan, Sumatera Utara, sangat fatal, dan lagi-lagi menunjukan ketidakmampuan Kemenkumham membenahi manajemen LP. Rangkaian Sidak (inspeksi mendadak) Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini tak lebih dari show yang jelas-jelas tidak menyelesaikan persoalan.

Bambang menjelaskan, dari data atau catatan yang bisa dipelajari, Potensi rusuh atau perlawanan warga binaan di LP Tanjung Gusta  sesungguhnya sudah terlihat begitu nyata.  Sebab, LP itu dihuni 2.660 narapidana dan tahanan, padahal kapasitas tampungnya hanya 1.054 narapidana.  

"Jelas bahwa Wamenkumham sama tidak peduli pada potensi perlawanan warga binaan di LP Tanjung Gusta. Padahal, orang bodoh sekali pun paham dan sadar bahwa penampungan yang melebihi kapasitas selalu mengandung risiko alias bom waktu. Dan,  bom waktu di LP Tanjung Gusta sudah meledak Kamis malam waktu setempat," kata Bambang dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (13/7/2013).

Bambang menuturkan, kesalahan tidak bisa sepenuhnya dituduhkan pada petugas LP Tanjung Gusta. Manajemen LP hanya dipersiapkan untuk mengawasi dan melayani 1.054 Napi, bukan 2.660 Napi dan tahananan. 

Bambang yakin, manajemen LP Tanjung Gusta sudah mengeluhkan masalah ini, tetapi tidak ditanggapi Kemenkumham. Mengawasi dan melayani lebih dari 2.500 Napi dan tahanan bukanlah pekerjaan sederhana. Apalagi, beberapa di antaranya berstatus Napi teroris.

"Pertanyaan saya, apa saja hasil Sidak Wamenkumham Denny Indrayana ke sejumlah LP selama ini? Kalau rangkaian Sidak Denny itu produktif, kelebihan kapasitas di LP Tanjung Gusta mestinya sudah dibenahi sehingga perlawanan warga binaan LP tidak terjadi," katanya.

"Fakta kerusuhan di LP Tanjung Gusta menjadi bukti bahwa rangkaian Sidak Denny Indrayana selama ini hanya menjadi ajang pertunjukan yang tidak produktif," tambahnya.