Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna mendukung dibentuknya Komisi Nasional (Komnas) Binatang Indonesia. Bahkan Ia pun menghadiri diskusi Darurat Binatang, yang berlangsung di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2013). Dalam diskusi tersebut Nanan menyatakan dukuangan atas pembentukan (Komnas) Perlindungan Binatang Indonesia.

Selain Nanan, penggagas Petisi Perlindungan Binatang Aulia Ferizal, yang telah bertemu Wakapolri pada Jumat pekan lalu (26/7/2013) juga menghadiri diskusi tersebut bersama narasumber lainnya, diantaranya Co-Founder Change Usman Hamid, pecinta satwa Dian Paramita, dan aktivis lingkungan Riyanni Djangkaru.

Dalam pertemuan di Mabes Polri dengan Wakapolri Nanan Sukarna, Aulia Ferizal yang merupakan seorang warga Aceh, melaporkan kasus kematian sadis seekor gajah bernama "Papa Genk" di provinsi tersebut.

Sebagai bentuk quick response-nya pada pengaduan masyarakat, Nanan sebagai Wakapolri langsung menghubungi Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi untuk menanyakan masalah tersebut. Kapolda Aceh yang saat itu berada di Mabes Polri langsung menemui Aulia.

Kapolda menjelaskan situasi di daerah Sampoiniet, Aceh Jaya, tempat "Papa Genk" ditemukan mati. Sementara terhadap pelaku belum bisa dilakukan penangkapan, lantaran ada resistensi dan intervensi dari warga lokal.

Dalam diskusi tersebut, Wakapolri menyatakan mendukung gagasan pendirian Komisi Nasional Perlindungan Binatang Indonesia.

Ia juga berharap adanya unit kepolisian yang khusus menangani kasus kriminal yang menyangkut binatang. Sebagaimana diketahui, masyarakat melalui media sosial mengutuk pembantaian gajah "Papa Genk".

Belum selesainya kasus "Papa Genk" sudah ada lagi kasus perburuan gajah lainnya. Terkahir ditemukan gajah mati tanpa gadingnya di Bayeum Bireun, Aceh Timur.

Nanan mengerti soal mendesaknya pembentukan Komisi Nasional Ini. Dalam diskusi tersebut, Jenderal bintang tiga ini tetap meminta agar tindakan pencegahan lebih di kedepankan ketimbang penindakan.

"Banyak lembaga kementerian atau pemerintahan saling berebut hak dan kewenangan sebagai penyelidik. Seharusnya KomisiIndependen lebih berkonsentrasi pada tindakan pencegahannya, bukan terhadap penindakannya.Jadi lembaga ini sudah sejak awal terlibat dari awal menyadarkan khalayak atau kelompok masyarakat, bersama-sama menyusun sebuah konsep pencegahan," papar Nanan seperti dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (30/7/2013).

Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Binatang Indonesia memang sudah selayaknya ada. Apalagi dengan makin banyaknya kasus penyiksaan dan pembantaian binatang, terutama yang hampir punah seperti harimau dan gajah Sumatera.

"Jika komnas ini terbentuk, maka Indonesia akan menjadi negara berkembang pertama yang memiliki Komnas Perlindungan Binatang," tanda Nanan.

Masih kata Nanan, komnas tersebut sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan pembunuhan sadis terhadap binatang-binatang di Indonesia, apalagi yang masuk ketegiri terancam punah. Pencegahan itu salah satunya adalah dengan menyadarkan mesyarakat agar tidak lagi memakan sirip Hiu.

"Bahkan saya sudah tidak makan sirip hiu lagi setelah mengunjungi konservasi hiu di Raja Ampat, Papua,” kata  Nanan.

Nanan juga berharap, diskusi tersebut dapat disiarkan di berbagai media, sehingga masyarakat mengerti dan tahu betapa pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, khususnya terhadap binatang-binatang yang terancam punah.