TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil tidak keberatan dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembatasan alat peraga dalam masa kampanye.

"Tidak ada masalah," tegas Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Yang penting, menurutnya, KPU pusat dan KPU-KPU daerah harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan parpol dan caleg caleg yang akan ikut pada pileg 2014.

"Jangan parpol dan caleg dibatasi memasang alat peraga, tapi KPU justru tidak bekerja," kritiknya.

Sebelumnya diberitakan, KPU berupaya segera menyelesaikan rancangan Peraturan KPU (PKPU). Salah satu bahasan yang mengemuka, soal pembatasan alat peraga dalam masa kampanye. Pasal 17 draf tersebut menyebut tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti di tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, sekolah, dan sarana publik lain. Selanjutnya, peserta pemilu hanya boleh memasang alat peraga kampanye berbentuk baliho maksimal di dua titik pada tiap kecamatan.

"Untuk menetapkan lokasi pemasangan, KPU, KIP Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia," jelas Ida Budhiati, komisioner KPU.

Pasal 17 juga akan mengatur ihwal penertiban alat peraga kampanye. "Nantinya, Pemda setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut, atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan peserta Pemilu tersebut, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota," ujarnya.

Pihak Komisi II DPR menilai peraturan KPU tersebut mengasumsikan bahwa kampanye akan didominasi oleh peserta yang memiliki kemampuan materi. Pembatasan dilakukan untuk memungkinkan terjadingan persaingan yang sehat antara para peserta pemilu. Selain itu, pembatasan alat peraga kampanye bisa mengurangi gangguan pandangan publik akibat baliho yang tersebar di sembarang tempat.