TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat perminyakan nasional, Kurtubi menilai tertangkapnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Migas) Rudi Rubiandini oleh KPK pada hari ini, Rabu, merupakan bagian dari sistem yang salah dengan menempatkan SKK migas sebagai pemberi kontrak migas kepada kontraktor swasta.

Ia juga menilai Rudi Rubandini terkena getahnya dalam kasus ini. Menurutnya Rudi terjebak atas rayuan sejumlah perusahaan asing yang mendekati SKK Migas untuk mendapatkan kontrak karya dalam penjualan ataupun proyek Migas.

"Pak Rudi kena getahnya, betapa SKK Migas itu sering didekati pihak asing untuk mendapatkan proyek migas disini, saya lihat memang banyak godaan di SKK migas dan pak Rudi mungkin tidak tahan juga," tutur Kurtubi kepada tribunnews, di Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Menurut pengamatannya banyak pegawai SKK Migas yang menghabiskan waktu dengan pihak asing. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan seperti main golf banyak didanai pihak asing dengan melibatkan pimpinan SKK Migas.

"Jadi SKK Migas memang bobrok, banyak yang kotor, kebetulan saja Rudi ketangkap tangan oleh KPK," tuturnya.

Kurtubi menjelaskan selama ini tidak ada perubahan dari BP Migas ke SKK Migas karena kewenangan ada di SKK migas dalam menentukan proyek ataupun tender penyaluran Migas. Padahal seharusnya posisi strategis itu berada di pihak negara atau BUMN.

"Semestinya kan di pegang Pertamina, tidak bisa dipegang oleh SKK Migas, ini bukan BUMN dan banyak merugikan negara karena kontraknya diperuntukan untuk pihak asing bahkan 80 persen dari total proyek di SKK Migas yang mencapai Rp 150 triliun itu dipegang asing," katanya.