Tribunnews.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setuju KPK melakukan audit investigasi membongkar dugaan kartel Migas di Kementerian ESDM menyusul penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013), terkait kasus suap.

"Yah saya kira KPK sudah menangani itu, kita serahkan kepada KPK. Kita percaya kepada KPK untuk menangani itu secara proses hukum," kata Hatta di Istana Negara Jakarta, Rabu (14/8/2013), malam.

Menurut dia untuk keperluan good governance alias terwujudnya pemerintahan bersih maka hal itu harus dilakukan.

"Apa yang menjadi peringatan dari KPK ataupun rekomendasi, itu memang harus menjadi perhatian untuk berbenah," ujarnya.

Kemarin, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto  mengatakan KPK  pernah melakukan sejumlah pengkajian terkait proses bisnis di sektor minyak bumi dan gas sebelum penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

"Dalam studi kami, memang di situ ada yang disebut dengan kartel. Studi kami belum menyebut secara kualitatif apa yg disebut dengan mafioso atau mafia," kata Bambang.
(ACO)