Laporan Wartawan Tribun Jakarta, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Jawa Timur akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 29 Agustus 2013 mendatang. Jelang pemilukada, provinsi tersebut masih menyisakan masalah pada warga Syiah di Sampang yang belum mendapatkan hak konstitusionalnya.

Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari menyatakan, perlindungan kepada warga negara itu tidak boleh menunggu momentum pemilu ataupun politik apalagi cuma pemilukada. Perlindungan kepada warga negara itu bersifat permanen sepanjang waktu tidak boleh karena alasan-alasan yang sifatnya dan temporary dan ad hoc seperti pemilukada.

"Perlindungan kepada warga negara itu dituntut tidak hanya menunggu Pemilukada. Pemilukada jangan jadi hambatan untuk menyelesaikan masalah Syiah," kata Hajriyanto di Gedung Komnas HAM, Senin (26/8/2013).

Hajriyanto menuturkan, perlu diketahui bahwa persoalan perlindungan kepada warga negara baik itu mayoritas maupun minoritas apapun kepada setiap warga negara sesuatu yang sangat mendasar dan fundamental. Itu tidak boleh dikalahkan oleh acara-acara yang sifatnya rutin seperti pemilukada.

"Kan sekarang meskipun pemilukada akan dilaksanakan di Jawa Timur ada Gubernur ada aparat-aparat negara supaya tidak terjadi kevakuman, maka tidak ada alasan bahwa persoalan penanganan pada kaum Syiah di Sampang dipergantungkan pada pemilukada," ujarnya.

"Itu alasan yang salah kalau persoalan itu dikesampingkan demi kesuksean pemilukada," tambahnya.