TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam survei Kompas yang mencapai angka 32,5 persen, menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih yang meninggalkan sikap konservatisme politik

"Angka ini meningkat dua kali lipat dari survei di 2012, dan ini dipertegas dengan survei serupa oleh Forum Akademisi IT," ujar Direktur Seven Strategic Studies Mulyana W Kusumah Mulyana, dalam diskusi 'Membaca Kehendak Rakyat di Kawasan SCBD Jakarta', Selasa (27/8/2013).

Naiknya elektabilitas Jokowi, menurut Mulyana, mengubah paradigma ketokohan berdasarkan pencitraan semu penuh rekayasa, yang kebijakannya justru tidak pro rakyat.

Mulyana menilai, para pemilih saat ini sudah meninggalkan tokoh-tokoh klasik, dengan rekam jejak yang dinilai tidak akan membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.

"Mereka tidak lagi mendasarkan pilihan pada tokoh yang mengedepankan bentuk pencitraan palsu, yaitu memadukan penampilan pribadi yang direkayasa, atau dengan gagasan pernyataan publik yang terkesan santun bergaya akademik," tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, belum muncul tokoh nasional lain yang menjadi bintang politik baru. Dengan hanya sekitar 6-7 bulan waktu tersisa, terlalu singkat bagi mereka untuk membangun eligibilitas, akseptabilitas publik, apalagi elektabilitas.

"Mereka harus bekerja keras dengan segenap sumber daya untuk mengejar kepopuleran Jokowi," cetusnya. (*)