TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Juniwati T. Masjchan Sofwan senang  banyak capres yang muncul sebelum pemilihan legislatif. Dalam konstitusi dan UU Pilpres disebutkan, capres itu harus diusung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi Presidensial Threshold 25 % suara dan 20 % kursi DPR RI.

“Namun sah-sah saja mencapreskan diri, meski partainya belum tentu lolos parliamentary threshold (PT) DPR RI,” kata Juniwati T. Masjchan Sofwan dalam acara diskusi bersama pakar Hukum Tatanegara Refly Harun dan Direktur eksekutif Pol-tracking Institute Hanta Yudha di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Menurut Juniwati, yang menjadi pertanyaan khusus untuk konvensi Capres Partai Demokrat apakah Demokrat siap kalau yang lolos konvensi itu bukan dari kader internal PD sendiri.

“Kalau siap berarti konvensi itu memang bukan untuk pencitraan, tapi kalau sebaliknya, maka konvensi itu hanya untuk pencitraan partai yang memang lagi merosot,” ujarnya.

Hanta Yudha meragukan konvensi capres yang digelar oleh Partai Demokrat, jika hasilnya nanti bisa diveto oleh Ketua Mejelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi mekanisme penjaringannya tertutup, misalnya mengapa nama ini bisa masuk, dan itu tidak masuk.

“Kriterianya juga tidak jelas, di mana tak ada pelibatan publik dalam penentuan nama-nama yang masuk konvensi capres PD tersebut,” kata Hanta Yudha.

Hanta mempertanyakan apakah konvensi capres PD itu sama dengan proses Kongres di Bali atau Bandung.

“Mungkinkan SBY menghendaki bukan orang-orangnya dan benar-benar berdasarkan nama-nama yang beredar selama ini. Kita tahu bahwa konstelasi politik pencapresan itu didominasi dan dikendalikan oleh parpol. Jadi, peran parpol sangat kuat, dan dikuasai segelintir elite atau oligarki politik,” ujarnya.

Refly Harun menduga bahwa pelaksaaan konvensi Capres Partai Demokrat hanya untuk menahan tekanan dari internal partai itu sendiri. Apalagi kalau sampai capres internal dalam banyak survei elektabilitasnya tak pernah naik.

“Kecuali kalau dalam konvensi itu nilainya tipis, maka PD bisa memaksakan Capresnya dari internal PD sendiri. Masalahnya akan menjadi paradoks, kalau pemenang konvensi belum tentu dinominasikan menjadi capres Demokrat. Juga apa maknanya konvensi kalau Demokrat sendiri belum tentu lolos parliamentary threshold (PT) dan Presidensial Threshold (PT)?” katanya.

Menurut Refly, itu dilema bagi Demokrat, yang juga tak mungkin akan menghapuskan PT presiden, karena konvensi akan kehilangan makna. Oleh sebab itu dia mengusulkan sebaiknya PT presiden itu dihapus.

“Persoalannya judicial review itu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga selama menggunakan konstitusi PT presiden itu harus diikuti,” katanya.

Menurut Refly, untuk Pilpres 2014 mendatang dengan PT presiden dan PT DPR RI, maka capres yang akan muncul maksimal ada 4 pasangan. Golkar sudah jelas dengan Aburizal Bakrie (ARB), PDI Perjuangan tergantung Megawati, Demokrat tunggu konvensi, dan keempat sebagai alternatif gabungan parpol dengan mencapreskan Jokowi atau Prabowo.

“Jadi, rakyat sebenarnya menunggu kejutan-kejutan capres alternatif dari konvensi Demokrat. Tapi, kalau yang muncul kemudian orang-orang itu saja, maka tak ada capres yang menjadi kejutan,” ujarnya.(js)