TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengamat berharap agar pembahasan Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) oleh DPR, harus dilakukan secara makro dan menyeluruh, agar tidak terkesan hanya sebagai proyek tahunan.

“Jadi bukan bersifat sektoral saja, tapi DPR harus serius melakukan pembahasan,” kata pengamat militer dari LIPI, Prof. Indria Samego dalam Forum Legislasi tentang RUU Komponen Cadangan, di Gedung DPR RI, Selasa (3/9/2013).

Indria Samego mengatakan, pembahasan RUU Komcad tidak hanya menyangkut Komisi I DPR, tetapi harus melibatkan komisi yang lain agar Undang-Undang (UU) yang dihasilkan tidak tumpang-tindih dan bertabrakan dengan UU yang lain.

“RUU Komcad itu dibutuhkan secara menyeluruh, dan mestinya dimatangkan lebih dulu dengan melibatkan semua komisi-komisi di DPR,” ujarnya.

Menurutnya, DPR harus menjadikan setiap UU itu sebagai peta jalan (road map) yang menjadi pegangan bersama bagi bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu latarbelakang pemikirannya dalam membahas RUU Komcad ini, harus berpegang pada nasionalisme, dan populis.

Direktur program Imparsial Al Araf sepakat jika RUU Komcad ini harus digalakkan setelah komponen utama pertahanan dan keamanan negara ini sudah kuat. Sebab kalau alat utama sistem persenjataan (Alusista) masih lemah, kesejahteraan TNI perlu diperbaiki, teknologinya belum canggih, maka tak bisa menjadi TNI profesional.

“RUU ini juga tak menyebutkan untuk apa? Perang juga tidak. Tapi, bisa digunakan untuk menghadapi terorisme, kriminalisme, konflik sosial dan lain-lain,” katanya.

Dia juga tidak melihat ada ancaman dari luar, khususnya di Asean untuk Indonesia. Berbeda dengan Israel yang berhadapan dengan Timur Tengah, Korea Selatan dengan Korea Utara, Singapura dengan Malaysia dan lainnya.(js)