TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah memiliki keterkaitan dengan Bunda Putri.

Nama tersebut muncul dalam persidangan kasus dugaan suap impor sapi. PKS menilai cara kerja yang dilakukan Bunda Putri bukanlah etika di partai tersebut.

"Saya sama sekali enggak kenal. Kami di PKS, menurut saya, masuk dalam lingkaran PKS, buktikan, bongkar, hukum yang salah, karena mengkhianati AD/ART kami, kader-kader seperti itu," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Mardani mengaku tidak pernah mengenal Bunda Putri. Meskipun dalam sadapan telepon Ridwan Hakim di Pengadilan Tipikor, terdapat percakapan antara Bunda Putri dengan Presiden PKS ketika itu, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Saya juga bertanya, kenapa ini disebut-sebut. Saya pribadi tidak kenal, Karena tidak kenal, saya tidak mau memosisikan," tuturnya.

Mardani menolak jika dikatakan sosok Bunda Putri adalah orang PKS atau dekat dengan PKS.  

"Saya tahu di DPP, Majelis Syuro, seharusnya saya kenal semua," cetusnya.

Anggota Komisi I DPR juga meminta publik memisahkan kasus itu dari urusan PKS. Sebab, kasus tersebut adalah urusan pribadi Ridwan Hakim.

"PKS tidak bisa ikut materi persidangan, Panggil semuanya, tegakkan keadilan. Semua punya hak untuk memberikan respons selama dalam koridor hukum. Silakan saja kalau ada haknya," ucapnya.

Mardani menegaskan, bila kasus itu dipolitisasi, maka pihaknya yang rugi di mata publik. Untuk itu, ia membantah bila PKS melakukan pengalihan isu kasus tersebut, dengan menyebut pihak lain.

"PKS tidak punya intensi apapun untuk membuat ini dipolitisasi, dari awal. Ketika dipolitisasi, PKS yang rugi. Kami berharap ini dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku," bebernya. (*)