TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,  Abraham Samad, mengatakan, alangkah kayanya Indonesia sekiranya potensi sumber daya alamnya, terutana sektor minyak dan gas atau migas, dikelola dengan baik. Sayang, migas Indonesia banyak dikuasai asing, selain para pengusaha mengemplang pajak.

Demikian diungkapkan Abraham Samad di depan peserta Rapat Kerja Nasional atau Rakernas III PDI Perjuangan di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2013).

Menurut Abraham Samad, KPK sedang melakukan penelitian dan pengkajian mengenai potensi kekayaan negara di sektor migas.

Dari penelitian dan pengkajian itu diperoleh data potensi keuntungan dari migas yang mencengangkan. Blok Cepu, Madura, misalnya, pada 2012, memberi keuntungan sampai 135 triliun per tahun. Itu baru satu blok. Di Cepu ada 45 blok.

Blok Mahakam, sementara itu, memberi keuntungan Rp 120 triliun per tahun, kata Abraham Samad.

"Angka minimal keseluruhan pemasukan negara dari migas, batubara, dan emas Rp 20 ribu triliun per tahun. Kalau Rp 20 ribu triliun dibagi angka jumlah penduduk, bayangkan berapa banyaknya. Karena itu kita dorong (negara) harus bisa ambil kepemilikan asing 60 persen jadi 40 persen," kata Abraham Samad.

Pemain di sektor tersebut, menurut Abraham Samad, sekitar 60 persen asing, bukan pemain domestik.

Selain itu, Abraham meminta adanya perngetatan pengawasan di daerah sehingga pihak asing harus patuh membayar royalti. Jika melihat APBN-P sebesar Rp 1.500 triliun, "Enggak ada apa-apanya jika sektor migas dioptimalkan," ujar Abraham Samad.

Selain faktor pelaku asing, pendapatan negara dari sektor sumber daya alam itu juga tidak optimal masuk ke kas negara karena ulah pengusaha yang curang.

 "Hampir 50 persen pengusaha-pengusaha tambang di Indonesia itu tidak bayar pajak," terang Abraham Samad.

Menurut Ketua KPK tersebut, lembaganya fokus ke sektor sumber daya alam dan pajak. Dua sektor itu memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara.(*)