TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Presiden SBY disarankan untuk menggunakan aset (lembaga-red) yang dimiliki  untuk menanggulangi teror yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini diperkukan untuk meredam keresahan masyarakat akibat teror yang terjadi akhir-akhir ini.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus (TB) Hasanuddin. "Presiden ambil alih penanggulangan ini. Menurut saya, kekhawatiran dan keresahan masyarakat saat ini sudah ada di titik nadir," ujarnya, Sabtu (14/9/2013).

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, rentetan penembakan terhadap anggota kepolisian kondisi Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat.   "Ini darurat kepolisian, kita lihat anak istri bintara itu pasti cemas di rumah, dalam kondisi saat ini," kata Bambang dalam diskusi Polisi Balada dan Nestapa di Warung Daun Cikini.

TB Hasanuddin menambahkan, Presiden diharapkan dapat mensinergikan lembaga yang ada untuk menangani persoalan teror yang menimbulkan korban dari pihak kepolisian.

" Penegakan hukum dan segala proses hukum tetap harus dihormati  dan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Namun, presiden harus masuk untuk melakukan langkah kongkrit memadukan kekuatan yang ada. Masalah ini  bukan lagi persoalan kepolisian saja, akan tetapi sudah menjadi persoalan kita semua," paparnya.

TNI, menurut mantan Sekretaris Militer ini menambahkan kembali, bagaimanapun juga memiliki aparat teritorial hingga ke tingkat pedesaan. Selain badan intelijen juga dapat dimaksimalkan, semua lembaga bergerak untuk memudahkan pencarian pelaku teror.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, kasus penembakan terhadap anggota Polri, Briptu Ruslan, di Perumahan Bhakti ABRI, Cimanggis, Depok, Jumat (13/9/2013) petang murni perampokan.

"Laporan dari Kapolri, ada anggota Polri sedang mencuci motor di tempat pencucian motor akan dirampas/dirampok motornya. Anggota Polri mempertahankan motornya kemudian ditembak kena kakinya," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan tertulisnya, Sabtu (14/9/2013) pagi seperti dikutip situs Setkab.

Sebelumnya, terkait penembakan terhadap Aipda (anumerta) Sukardi yang terjadi di depan Gedung KPK, pihak kepolisian masih terus mendalaminya.  Pihak kepolisian kemudian menduga pelaku penembakan menggunakan senjata buatan pabrik bukan rakitan.