Pembatalan Izin Miss World di Sentul Persaingan Politik?
Selain Agung, lawan-lawan politik Wiranto-Hary Tanoesoedibjo, dituding juga berperan besar dalam pembatalan izin tersebut.
Penulis: Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, juga politikus Partai Golkar, dianggap dalang pembatalan acara puncak Miss World 2013 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Selain Agung, lawan-lawan politik Wiranto-Hary Tanoesoedibjo, dituding juga berperan besar dalam pembatalan izin tersebut.
"Jadi, Agung Laksono, mereka ngawur semua. Tutut, Dahlan, semua kan satu barisan, Chairul Tanjung satu geng anti-HT (Hary Tanoe). Nah, terus masuk Agung Laksono, pokoknya acara harus dipindahkan, karena kalau acara dipindahkan, yang tanggung beban biaya operasional semua itu MNC (sebagai) penyelenggara," tutur Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), dalam diskusi pers bertajuk 'Penolakan Terhadap Miss World, Siapakah di Belakang Penolakan Miss World?' di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Boni mengatakan, sejak awal pemerintah telah mengetahui acara tersebut akan digelar di berbagai tempat.
Namun, pemerintah membuat keputusan mendadak membatalkan acara tersebut, karena khawatir Wiranto dan Hary Tanoe semakin populer. Kedua nama tersebut merupakan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura.
Terkait penolakan berbagai organisasi Islam, Boni mengatakan itu merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara lawan politik Wiranto-HT dengan ormas tersebut. Kelunakan pemerintah terhadap para pemerotes, adalah demi kepentingan politik.
"Ini kan koordinasinya dengan Kementerian Pariwisata, kenapa kok kemudian secara mendadak mereka membatalkan pelaksanaan di Sentul dan pindah ke Bali? Kelihatan sekali bahwa pemerintah lunak terhadap kelompok-kelompok keras yang menolak pelaksanaan Miss World," papar Boni.
"Kelunakan itu tentu bukan takut pada kelompok radikal yang tentu saja minoritas. Pasti karena ada kepentingan politik yang membungkus itu," duga Boni.
Pembatalan izin acara semakin mudah, bebernya, karena Partai Demokrat selaku partai berkuasa memberikan restu, karena juga memiliki kepentingan politik.
"Demokrat menyetujui itu, karena Demokrat ingin menghajar Wiranto Hary Tanoe. Cuma, berapa setoran teman-teman radikal yang menolak, itu yang menjadi tanya tanya besar," cetusnya.
Walau demikian, berita ini belum dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. (*)