TRIBUNNEWS.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, bersifat politis.

Namun, hingga saat ini, PDIP belum mengajukan praperadilan terkait status tersangka Hasto tersebut.

Penjelasan PDIP

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya lebih fokus mencari eks caleg PDIP, Harun Masiku, yang masih buron dalam kasus dugaan suap itu.

Bukan malah memeriksa Hasto dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara yang melibatkan Harun Masiku tersebut.

Ronny pun menilai penetapan Hasto sebagai tersangka terkesan tidak jelas dan seperti teror politik.

"Kenapa kami selalu sampaikan ini politis? Kami melihat fokus KPK seharusnya mencari buron Harun Masiku."

"Tetapi, fokus itu berubah dengan memanggil serta memeriksa Mas Hasto tanpa kejelasan mau apa, dan terkesan seperti teror," ujar Ronny saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Proses Hukum yang Dipertanyakan

Ronny juga menyoroti kebocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terjadi sebelum KPK secara resmi mengumumkan Hasto sebagai tersangka.

Ia berpendapat bahwa hal tersebut menciptakan persepsi negatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

"Proses pemanggilan ini sendiri selalu diwarnai drama. Bahkan kebocoran SPDP terakhir ini juga seperti drama politik yang diciptakan KPK untuk memframing agar viral," kata Ronny.

Oleh karena itu, Ronny menyebut, proses penetapan tersangka Hasto itu terkesan terburu-buru dan belum memiliki dasar yang kuat. 

Baca juga: KPK Minta Hasto Laporkan Video Skandal Pejabat Negara agar Bisa Ditindaklanjuti

Ronny pun menduga bahwa langkah KPK saat ini lebih berdasarkan asumsi daripada bukti konkret soal Hasto melakukan suap ataupun merintangi penyidikan. 

Dukungan Hukum untuk Hasto

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa pendampingan hukum kepada Hasto akan dilakukan atas nama partai.

Meskipun saat ini belum ada keputusan untuk mengajukan praperadilan.