Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ujian Nasional (UN) dinilai belum mampu menghapus kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.

Itu mengemuka dalam konvensi UN yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (26/9/2013)  sampai Jumat (27/9/2013) hari ini. Alhasil, penolakan terhadap UN dan desakan untuk menghapus mekanisme kelulusan sekolah itu kembali didengungkan banyak pihak.

Namun, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, UN masih diperlukan agar siswa di Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari pelajar di Cina, Singapura, maupun Malaysia.

"UN harus ada. Tidak ada negara yang besar dengan sekolah yang santai. Tunjukkan pada saya, mana negara maju yang sekolahnya santai? Anda bisa bandingkan bagaimana anak-anak China dan Singapura belajar," tukas JK, dalam sambutannya pada konvensi UN, Kamis.

JK menuturkan, dirinya paling bertanggungjawab atas adanya mekanisme UN. Persisnya, UN ia usulkan ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kala itu, ia prihatin setelah melihat banyak pemuda kebanyakan hanya bersantai.

"Saya lihat mereka tak mau belajar, karena buat apa belajar kalau semua pasti lulus, termasuk keponakan saya sendiri," tuturnya.

JK, semakin gemas setelah meminta pejabat terkait melaporkan perbandingan ujian di Indonesia dengan di negara lain.

"Waktu itu, ditemukan ujian Bahasa Inggris untuk anak SD di Malaysia ternyata seperti ujian Bahasa Inggris SMA di Indonesia. Bayangkan, kita tertinggal enam tahun dengan mereka," tegasnya. "Karena itulah, kita hanya bisa jadi TKW di Malaysia. Karena nilai kita jauh kalah."