TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyesalkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Gamawan menyarankan agar Jokowi mengevaluasi kinerja lurah tersebut.

"Pak Mendagri tidak paham fakta bahwa radikalisasi subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakkan hukum yang lemah," kata Eva ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (27/9/2013).

Sementara, kata Eva, penegakkan hukum yang lemah salah satunya disebabkan sikap pemerintah pusat yang lemah terhadap penegakkan hukum dan isu radikalisasi agama.

"Statement Mendagri sungguh kontra produkstif dlm konteks program deradikalisasi yang selama ini memang gagal dilaksanakan BNPT dan Kemenag," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Ia berharap Pemerintah Pusat menunjukkan sikap yang konsisten dan tegas terhadap kelompok-kelompok radikal yang tidak menghormati konstitusi dan hukum nasional.

Ia berharap Mendagri Gamawan Fauzi dan Menag Suryadharma Alie memberikan teladan bagaimana bersikap negarawan dan menjadi panglima dalam membuktikan hukum.

"Jangan justru memberi angin kepada kelompok radikal. Ke DPR minta program deradikalisasi dalam APBN tapi sikap para pejabat negara dan menteri malah pro radikalisme. Pemborosan anggaran dan melemahkan budaya hukum pro konstitusionalisme," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. "Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).

Dia menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.

"Tapi kalau dengan penempatan seseorang yang kurang tepat, tentu harapan itu sulit diwujudkan," lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.