TRIBUNNEWS.COM -  Gita Wirjawan, peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat memiliki empat prioritas jika nantinya terpilih menjadi Presiden 2014 mendatang.

Dalam pidatonya pada acara "Perkenalan dan Ramah Tamah dengan Gita Wirjawan", Gita menyampaikan ada empat fokus prioritasnya.

Pertama menurutnya, harus menguatkan ekonomi yang kental dengan pemerataan. "Ini penting. Karena walau bisa tumbuh 6 persen, tapi kalau kesenjangan tinggi, kemiskinan di atas 6 persen, pengangguran di atas 11 persen," ujarnya, Minggu (29/9/2013).

Perlu juga kata dia, untuk mencapai target tersebut, dilbenahi infrastruktur. Karena tidak mungkin hal itu bisa digapai bila tanpa dibarengi pembangunan infrastruktur.

"Kita boleh bangga kalau anak-anak kita bisa berpendidikan dan layanan kesehatan, alangkah lebih baik, kalau ke sekolah jalanan lebih baik," jelasnya.

Kedua adalah prioritas pada penegakan hukum. Karena menurutnya keadilan harus ditujukan kepada semua, siapapun, dari Sabang sampai Merauke.

"Jangan sampai keadilan hanya untuk yang bermodal, tapi juga untuk yang terpinggirkan, dan minoritas, pejabat, penegak hukum harus berwibawa di depan rakyat, hanya dengan integritas kalau mau bisa itu," tuturnya.

Prioritas ketiga, kata Gita, pendidikan. Apalagi pada tahun-tahun terakhir ini anggaran pendidikan sudah semakin besar digelontrokan dari APBN untuk pendidikan yakni 20 persen.

"Tapi, kita harus realistis, kita harus bisa bandingkan diri kita dengan siapapun yang akan jadi saingan kita, negara maju, dan berkembang seperti India dan Tiongkok. India bisa satu juta dokter dan insiyur setiap tahun," katanya.

"Dan ke depan bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka. Ke depan, kebijakan pendidikan harus lebih tepat sasaran. Pemimpin ke depan harus proaktif dan tegas menyisir subsidi yang selama ini hanya menguntungkan kelompok tertentu," ucapnya.

Dan terakhir, tegas dia, merawat kemajemukan. Prioritas ini penting. Jangan sampai yang dilindungi hanya yang lebih kuat.

"Demokrasi kita hanya bisa berhasil apabila setiap manusia di tanah air merasa dilindungi, jangan sampai kelompok mayoritas yang terus menggerus ruang hidup dan ekspresi ruang minoritas," tuturnya.

Dia tegaskan, kemajemukan bukan tercermin dalam kebijakan yang diambil, dan bukan dalam kreasi hukum yang mengaturnya. Tapi harus bisa dirasakan oleh siapapun.