TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringatan HUT ke-68 TNI yang digelar di lapangan udara militer Halim Perdanakusuma, Jakarta, pagi hari ini merupakan perayaan paling ironis dalam sejarah ketentaraan di republik ini.

Selain karena dalam beberapa bulan terakhir ini hampir semua institusi negara dilanda skandal korupsi yang gila-gilaan, di masyarakat juga bergejolak kegundahan luar biasa melihat kedaulatan negara seperti sedang dalam ancaman besar.

Demikian disampaikan Adhie M Massardi, Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) kepada wartawan Sabtu siang (5/10/2013) di Jakarta.

“Kedaulatan negeri ini sedang dalam ancaman sangat serius. Dari dalam negeri oleh korupsi gila-gilaan yang terjadi hampir di semua institusi negara. Mulai dari kantor kelurahan hingga istana kepresidenan. Lembaga eksekutif, legislatif digerus korupsi. Bahkan lembaga judikatif setingkat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tak luput dari korupsi,” kata Adhie yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Sementara secara fisik, jubir presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir, dari total luas daratan Indonesia yang 195 juta hektar, 178 juta hektar di antaranya, atau sekitar 91% dikontrol dan dikuasai oleh pemilik modal (asing).

“Para pemilik modal (asing) itu menguasai dan mengontrol sepenuhnya sekitar 42 juta ha lahan pertambangan mineral dan batubara, 95 juta ha lahan pertambangan migas, 32 juta ha lahan perhutanan, dan sekitar 9 juta ha perkebunan sawit,” kata Adhie.

“Bila kita tambahkan dengan penguasaan asing di sektor investasi dan perbankan yang lebih dari 60%, dan akan terus meningkat pasca KTT APEC di Bali nanti, maka sesungguhnya secara fisik dan politik negeri ini sudah dikontrol sepenuhnya oleh kekuatan asing,” katanya.

Pertanyaannya, apakah para pimpinan TNI tahu peta sosial, politik, dan ekonomi Indonesia hari ini yang mengenaskan itu? Dan tahukah mereka, bahwa sebagian besar orang-orang (asing) yang mengontrol republik ini sedang berkumpul di Bali dalam forum APEC, yang keamanannya dijaga ketat oleh kekuatan TNI dan Polri?

Sementara Presiden SBY, setelah menjadi inspektur upacara dalam HUT TNI di Jakarta itu, segera terbang ke Bali untuk meresmikan KTT APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).

“Kita hanya tahu, menurut undang-undang, tugas pokok TNI yang dibiayai rakyat Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.